Batal Demi Hukum

STOPPRESS MP, UNPAR – POK (Peraturan Organisasi Kemahasiswaan), yang merupakan peraturan rektor Unpar tahun 2008 tentang Organisasi Kemahasiswaan layak untuk batal demi hukum.

Hal tersebut dikemukakan oleh Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M.  selaku ketua senat Fakultas Hukum. “Dari segi perundang-undangannya saja sudah kacau, POK ini seharusnya batal demi hukum.”

“Pertama, pada tata cara menyusun peraturannya pun sudah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2004, tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan,” terang Jogun, sapaan akrab Johannes Gunawan.

“Seharusnya penyusunan konsiderannya adalah Menimbang, Mengingat, dan Menetapkan. Tidak ada itu memperhatikan,” jelasnya sambil menunjuk konsideran memperhatikan pada POK.

Lebih lanjut lagi, layak atau tidaknya POK ini, Jogun menitikberatkan pada dasar hukum yang dipakai. Menurutnya, beberapa dasar hukum yang dipakai sudah tidak berlaku ladi pada saat tahun pembuatan POK, yaitu tahun 2008.

“Pada poin ke-2 di konsideran memperhatikan, seharusnya PP (Peraturan Pemerintah) yang dipakai adalah PP no. 60 tahun 1999, bukan PP no. 30 tahun 1990. Karena PP tersebut sudah tidak berlaku lagi pada tahun 2008,” ujar Jogun.

“Kemudian pada poin ke-3, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi juga sudah dicabut lama. Karena PP no. 60 itu terbit tahun 1999, jadi otomatis keputusan menteri ini dicabut,” tambahnya.

Hal berikutnya yang menjadi perhatian Jogun adalah pada poin ke-4, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Nomor 38/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi, “hal ini sama sekali tidak relevan dengan pengaturan Organisasi Kemahasiswaan.”

POK ini adalah Peraturan Rektor Unpar untuk mengatur tentang kehidupan Organisasi Kemahasiswaan di Unpar, dan menjadi dasar dalam pembentukan seluruh organisasi mahasiswa yang ada di Unpar, seperti MPM, LKM, UKM, dan Himpunan.

(Eky Alkautsar)

Related posts

5 Comments

  1. Pingback: Arief Sudharta: Perbaiki Cacat Hukum pada POK – Media Parahyangan

  2. BYS said:

    tolong dong dilengkapi PDF tentang POK ini yang bisa diakses oleh publik. banyak pihak yang belum paham isi dari POK atau Peraturan Rektor no III/PRT/2008.

    ada beberapa pertanyaan:
    1. peraturan atau kebijakan apa yang menjadi turunan dari POK ini. apakah AD/ART lembaga PM seperti misalnya LKM, MPM dan lain-lain.
    2. apa kah ada ‘kekeliruan’ dalam POK ini memunculkan juga kekeliruan dalam isi dari AD/ART Persatuan Mahasiswa (PM).
    3. siapakah pihak2 yang bertanggungjawab atas keluarnya peraturan Rektor ini hingga keluar menjadi peraturan yang sah berlaku di Unpar. misalnya siapa tim perumusnya? siapa leading sectornya, PR III kah secara sebagai bagian kemahasiswaan? mengapa dibiarkan terlalu lama kesalahan ini?
    4. bagaimana prosedur pencabutan peraturan rektor? dicabut dahulu? dinyatakan transisional? atau langsung saja diganti? jika langsung diganti begitu saja bagaimana dengan pihak2 yang bertanggungjawab atas kebodohan ini?

  3. Pingback: Cecilia: Saya akui kesalahan di masa lalu – Media Parahyangan

  4. Pingback: Tarpin: Joni Minulyo Drafternya – Media Parahyangan

  5. Pingback: Tarpin: Tidak ada yang mendesak untuk direvisi selama ini – Media Parahyangan

*

*

Top