Bambang Widjojanto: Calon Pimpinan KPK Harus Bisa Bangun Gerakkan Sosial Anti Korupsi

Diskusi publik “Mencari Sosok Ideal Pimpinan KPK” di Hotel Luxton, Bandung, Jumat (19/6). Sumber: bewara.co Diskusi publik “Mencari Sosok Ideal Pimpinan KPK” di Hotel Luxton, Bandung, Jumat (19/6). Sumber: bewara.co

MP, BANDUNG – Panitia Seleksi (Pansel) KPK berkerja sama dengan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menggelar acara diskusi publik bertema “Mencari Sosok Ideal Pimpinan KPK”. Diskusi tersebut merupakan bagian sosialisasi KPK yang digelar pada Jumat (19/6) di Bandung. Diskusi ini ditujukan agar masyarakat memahami dan aktif memberi masukan terkait calon pimpinan KPK 2015/2016.

“Calon pimpinan KPK harus bisa bangun gerakkan sosial anti korupsi. Sebab, suatu pemberantasan korupsi tidak akan berhasil kalau tidak didukung komitmen dari parlemen dan eksekutifnya,” ucap Bambang Widjojanto selaku Wakil Ketua KPK non aktif saat ditemui seusai diskusi di Hotel Luxton, Bandung.

Wakil Ketua non aktif lembaga antirasuah itu juga mengatakan pentingnya kreativitas calon pimpinan KPK terutama dalam membangun dan menyatukan sumber daya yang tersedia mengingat minimnya sumber daya yang dimiliki KPK. Ia juga mengingatkan, masalah korupsi bukanlah masalah hukum saja, melainkan kepentingan terutama para oligarki (sekelompok orang yang mampu mempengaruhi jalannya pemerintahan.red). Hal itu juga yang menurutnya harus digarisbawahi bahwa calon pimpinan KPK tidak hanya paham hukum saja, melainkan harus memahami soal ekonomi, teknik, perbankan, hingga sumber daya alam.

Terkait tujuan diskusi tersebut, Yenti Ganarsih selaku salah satu anggota Pansel KPK mengatakan bahwa diskusi itu bertujuan menjaring calon-calon pimpinan KPK dari daerah. Di samping itu, ia juga mengapresiasi undangan dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi setempat yang disambutnya dengan mengagendakan tiga hari untuk ke daerah guna lebih menjaring calon-calon itu.

Perempuan yang berlatar belakang TNI itu juga berharap bahwa dalam sisa lima hari ini, jumlah pendaftar calon pimpinan KPK mengalami kenaikan. Terkait pendaftar dari daerah, ia mengutarakan tidak menjadi masalah sebab formulir dapat diunduh secara online sehingga tidak perlu datang ke Jakarta.

Agustinus Pohan (Dosen Fakultas Hukum Unpar) yang juga tampil sebagai pembicara menyambut baik kesempatan ini. “Pansel memiliki informasi dan akses yang terbatas terkait rekam jejak para calon sehingga memerlukan masukkan dari masyarakat,” ucapnya.

Adapun pembicara pada diskusi itu terdiri dari: Yenti Ganarsih, Bambang Widjojanto, Dindin Maulani (FORDISKUM), Agustinus Pohan, dan Emerson Yuntho selaku Koordinator Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW). Selain di Bandung, diskusi publik ini juga digelar di 10 kota, yaitu Makassar, Yogyakarta-Padang-Medan, Balikpapan-Semarang-Pontianak, Bandung-Malang, dan Depok.

Menurut informasi pansel, sampai per tanggal 15 Juni, tercatat sebanyak 100 orang telah mendafar. Berdasarkan latar belakang profesi, pendaftar masih didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan, dan advokat. Dari jumlah itu juga, pansel akan melakukan penyaringan hingga tersisa delapan orang yang selanjutnya diserahkan ke presiden dan parlemen.

VINCENT FABIAN

Related posts

*

*

Top