Aturan Ditegakkan atau Hujatan Kita Dapatkan

Oleh: Petrus Richard-Sianturi (FH 2012)

Doe kleine dingen en de grote dingen zullen straks bij u komen en vragen om gedaan te worden. (Bagaimana orang bisa percaya pada Anda bisa melaksanakan pekerjaan besar, kalau Anda tidak bisa melaksanakan pekerjaan kecil dengan benar)

Surat terbuka saya yang lalu di media ini ternyata disepelekan begitu saja oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali mahasiswa/i di kampus yang katanya terkenal prestasi dan kredibilitasnya ini. Bahwa benar ada yang menanggapinya lewat kolom comment di bawahnya tetapi isinya tidak penting karena berasal dari mahasiswa yang (maaf!) pengecut. Mengkritik tanpa dasar yang jelas dan tanpa solusi, apalagi tidak berani memberikan identitasnya.

Ada juga yang mencla-mencle datang ke saya sambil memuji-muji bahwa mereka (entah apalah sebutannya) suka dan salut karena saya berani menulis surat terbuka semacam itu. Padahal saya tidak mengharapkan itu. Untuk saya semuanya sambil lalu saja. Sejak awal, saya berharap agar surat terbuka yang saya buat itu menjadi batu loncatan untuk teman-teman melakukan hal yang sama (mungkin dengan cara yang berbeda) untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran di kampus ini.

Lebih dari itu semua, untuk persoalan contek-menyontek ini, saya menulis pendapat saya yang terakhir. Semoga dipahami baik-baik dan mohon dibaca disertai hati nurani yang terbuka. Tulisan ini adalah pendapat seorang calon Sarjana Hukum dari kampus ini. Untuk itu, lewat ini saya akan membahasnya dari sisi aturan yang berlaku, sedikit juga dari sisi etika.

Pertama, tidak mungkin ada yang bisa menjawab dengan kata “ada” untuk pertanyaan “apakah ada institusi pendidikan yang memperbolehkan peserta didiknya melakukan tindakan menyontek?”. Begitu juga dengan Unpar, aturannya ada. Jika teman-teman (catatan terutama untuk calon-calon SH di gedung 2 itu) baca Keputusan Rektor No. III/PRT/2005-08/105-SK tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa dan Prosedur Penjatuhan Sanksi BAB IV pasal 6 diatur “Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang bersifat curang dalam rangka pelaksanaan suatu tugas dan/atau ujian”. Apa konsekuensinya? Bisa dilihat dalam aturan yang sama BAB V pasal 14 ayat 1-6.

Jadi pertama-tama, tentang perbuatan curang (menyontek termasuk di dalamnya) sudah diatur dalam keputusan rektor. Untuk kasus Saudara Ohim, saya tidak mengetahui apakah sanksi yang kemudian didapatkan dari pihak fakultas dan/atau mungkin dari universitas. Itu tentu urusan pribadi Ohim dengan pihak terkait. Pertanyaan yang bisa dimunculkan dalam kaitannya Ohim sebagai presiden mahasiswa terpilih, apakah bisa lewat sanksi yang didapatkan Ohim, lalu diputuskan bahwa Ohim tidak bisa dilantik bulan Juni mendatang?

Jawaban saya adalah rektorat memiliki kewenangan berdasarkan hukum untuk tidak melantik. Dasarnya adalah pada BAB VIII Peraturan Rektor No. III/PRT/2008-01/04 pasal 19 yang berbunyi: “Pimpinan Universitas memiliki kewenangan mengambil tindakan indisipliner terhadap organisasi kemahasiswaan dan/atau pengurusnya, yang terbukti melanggar ketentuan dalam keputusan ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melakukan koordinasi dengan Majelis Perwakilan Mahasiswa dan Lembaga Kepresidenan Mahasiswa. Keputusan diambil melalui sidang istimewa Majelis Perwakilan Mahasiswa yang dihadiri oleh Pimpinan Mahasiswa”.

Beberapa orang akan berpendapat, bagaimana mungkin ketentuan itu berlaku bagi Ohim yang akan dilantik, karena ketentuan itu jelas mengatur untuk organisasi kemahasiswaan (OK) dan pengurusnya yang sudah sah menjabat. Maka secara mutatis mutandis, pendapat hukumnya dapat dilihat secara a contrario (terbalik). Bahwa jika akhirnya Ohim dilantik dan akhirnya menjadi Presiden Mahasiswa yang sah, maka tidak menutup kemungkinan mahasiswa bisa menuntut rektorat melakukan tindakan indisipliner saat Ohim menjabat. Mudahnya, Ohim dilantik dulu, lalu dibongkar lagi kasusnya dan dijatuhi tindakan indispliner oleh Rektorat, lalu diputuskan untuk diberhentikan sebagai Presma. Tidakkah kelihatan sangat munafik dan inefisien?

Dalam aturan itu, klausul yang dilanggar Ohim bukanlah tentang melanggar Ketentuan dalam Peraturan Rektor tentang OK itu, melainkan klausul “melanggar peraturan perundang-undangan” yakni Ohim sudah melanggar pasal 16 dan 17 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa intinya pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral. Kekuatan moral itu harus diwujudkan dalam bentuk; huruf (a). menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, huruf (b). memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau huruf (c). meningkatkan kesadaran hukum.

Kalau ketentuan undang-undang seperti itu, maka pemuda (siapapun dia yang termasuk di dalamnya) yang menyontek sudah melanggar ketentuan itu. Kalau dikaitkan dengan Peraturan Rektor tentang OK terhadap Ohim sebagai Presiden Mahasiswa (nantinya), tentu Ohim sudah melanggar. Pasti ada yang bertanya, tindakan Ohim itu dilakukan sebelum dia menjadi Presiden Mahasiswa, lalu bagimana ketentuan itu bisa diterapkan? Jawaban saya untuk mereka, jangan melihat aturan (hukum) dengan kaca mata kuda. Aturan dibuat untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Saya di gedung 2 diajarkan untuk melihat aturan-aturan hukum lebih daripada yang sekadar tertulis sebagai aturan.

Seorang teman bertanya, mengapa saya tidak melakukan tindakan saat sebelum pemilu sehingga mungkin dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Perlu diketahui, saya sudah menyampaikan usulan saya dalam diskusi ringan saya dengan beberapa pengurus LKM yang tentu juga wakil mahasiswa bahwa seharusnya Ohim tidak bisa melanjutkan proses pemilu. Harapan saya saat itu, bahwa usulan saya dilanjutkan mereka ke pihak MPM. Entah dilakukan atau tidak, saya tidak tahu dan tidak mau mempersoalkannya. Kenapa saya tidak ke MPM karena saya sudah mendengar kalau saat itu Romo Tarpin sudah datang ke MPM untuk mengajukan usulan yang sama, tapi ditolak. Jadi apakah saya juga harus melakukan hal yang sama, yang saya sudah tahu hasilnya?

Ada teman yang mengusulkan kepada saya, bahwa saya lebih baik mengajak seluruh mahasiswa yang tidak setuju membuat semacam “gerakkan” penolakan pelantikan Ohim, tapi saya tidak mau. Pertama, saya tidak mau menjatuhkan keringat saya untuk keliling-keliling atau menghabiskan kuota internet saya mengabarkan lewat media sosial untuk sama-sama bergerak menolak. Bagi saya tindakan macam begitu tidak ada gunanya. Kedua, saya sangat yakin Ohim sudah memahami alasan penolakan saya dan pihak lain yang juga tidak setuju atas dirinya yang akan dilantik sebagai Presma, jadi dengan gaya penyampaian yang agak lebih bijaksana seperti ini, persoalan (mungkin) akan selesai sesuai harapan bersama.

Ada isu kalau, presma dan wapresma terpilih akan tetap dilantik karena takut ada kekosongan dalam Lembaga Kepresidenan Mahasiswa, padahal dalam Peraturan Rektorat tentang OK pasal 20 ayat (1) saja, pembekuan sementara atau tetap organisasi kemahasiswan sangat dimungkinkan dilakukan jika terjadi tindakan indisipliner. Menurut saya isu tidak benar dan saya mengatakan kalau memang tidak ada yang cocok untuk memimpin lalu kenapa harus dipaksakan ada?

Kaitannya dengan itu, kalau akhirnya muncul situasi bahwa akan terjadi kekosongan kepemimpinan di Lembaga Kepresidenan Mahasiswa apa yang harus dilakukan. Saya punya usul, agar hal itu jangan sampai terjadi. Usul saya adalah dilaksanakannya pendaftaran, screening dan pemilihan umum yang baru khusus untuk memilih Presiden Mahasiswa dan Wakilnya. Saya kira hal semacam ini tidak sulit. Kampus se-gede Unpar tidak mungkin kekurangan biaya untuk hal itu (baca pernyataan Wakil Rektor I tentang dimungkinkannya dilakukan proses pemilu ulang). Kalau andaikan KPU tidak mau melakukannya (apalagi saya dengar ketuanya sudah mundur), rektorat bisa meminta bantuan LKM atau OK yang lain atau juga dengan membuka open recruitment untuk mahasiswa. Ingat teknis bukan segalanya.

Soal etika. Sangat bodoh jika kita mempertanyakan apakah karena seseorang ketahuan menyontek, lalu dia tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya? Jawabannya ya tentu ada. Atau ketika lewat MP saudara Ohim mengatakan bahwa keputusannya untuk tetap maju adalah karena dia ingin memperbaiki namanya yang sudah terlanjur buruk dengan membuktikan kinerjanya untuk LKM satu periode mendatang (Media Parahyangan, 18 Mei 2014). Anda justru malah kelihatan mengatakan bahwa Anda tetap maju demi kepentingan diri Anda sendiri, yaitu untuk memperbaiki nama baik Anda yang sudah buruk.

Bagi saya, tidak ada korelasi langsung antara orang yang ketahuan menyontek dengan kinerjanya kemudian dalam keorganisasian. Saya yakin Ohim pasti bagus dalam menjalankan LKM pun kalau akhirnya dia menjadi Presma. Tapi ini bukan soal itu. Ini persoalan etika, soal pantas atau tidak pantas orang yang tertangkap basah melakukan ketidak-jujuran lalu memimpin yang lain. Bukankah sama saja seperti kita (mahasiswa sering sekali) memaki para kepala daerah atau anggota DPR yang terbukti melakukan korupsi? Tidak ada bedanya.

Pelajaran untuk kita semua untuk menjadi lebih rendah hati dalam kasus-kasus seperti ini, bahwa tahun 2008 salah seorang guru besar termuda di Indonesia yang menjadi dosen di FISIP Unpar memutuskan untuk mengundurkan diri karena dia terbukti melakukan plagiarisasi terhadap tulisan seorang penulis dari Australia di Koran Jakarta Post. Saat itu Unpar, lewat kesenatan universitas, begitu keras mengecam tindakan ini. Sekarang, tindakan yang tidak jauh beda (hanya soal bungkusnya saja) terulang kembali, maukah Unpar juga bertindak tegas? Dulu itu sudah setingkat Guru Besar, sekarang cuma setingkat mahasiswa semester enam.

Maukah seluruh pihak yang bersangkutan menegakkan aturan yang ada? Atau malah mau mendapat hujatan untuk civitas akademika se-kelas Unpar yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran ini?

Motto Unpar adalah “berdasarkan Ketuhanan menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat”, bukan “berdasarkan Keiblisan menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada diri sendiri”.

Terakhir, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? (Galatia 4: 16).

Related posts

*

*

Top