Atas Nama Pedagogi, Sontek Bukan Kecurangan

Menyontek-dok. smarterservices.com

Beberapa hari yang lalu memang terdengar kabar mengenai sejumlah penyontekan yang kembali terjadi. Ditambah lagi, hal itu mendapat tanggapan cukup keras melalui usulan pemecatan bagi mahasiswa yang kedapatan melakukannya. Namun, penyontekan tidak sesederhana peraturan dan sanksi, tetapi menyangkut sistem pendidikan yang digunakan.

Kaitan antara sontek dan sistem pendidikan pun menjadi kuat mengingat kampus masih meneruskan praktik pendidikan jenjang di bawahnya. Lebih spesifik lagi hal yang diteruskan berupa mekanisme pengambilan nilai terutama melalui ujian tertulis baik esai maupun pilihan ganda. Berhubung sistem yang digunakan “sebelas dua belas” maka jangan heran jika sisi negatif dari sistem itu juga turut terbawa. Dalam hal ini masalah menyontek.

Hal tersebut justru menjadi membingungkan. Bila mengingat betul apa yang diteriaki semasa Inisiasi dan Adaptasi (INAP/SIAP), kita tidak asing dengan pemaknaan mahasiswa. Seringkali disebut-sebut penambahan kata “maha” itu membedakan kita dengan siswa SMA dengan jenjang di bawahnya. Namun, dualisme justru terjadi ketika subjek di dalamnya tidak lagi disebut siswa, tetapi masih saja diperlakukan seperti siswa dalam hal pengujian.

Berkaitan dengan pengujian, ketika sudah menginjak jenjang perguruan tinggi, gaya pengujian demikian tidak lagi relevan. Sebab, pada taraf ini, hal yang diutamakan adalah pengembangan intelektual (berpikir kritis, analitis, dan reflektkif) dan kemampuan soft-skill. Dibanding ujian di atas kertas, tentu gaya pengujian diarahkan  ke dalam bentuk presentasi, penelitian, pembuatan jurnal, maupun praktik lapangan. Intinya bukan lagi hafalan diktat, slide, atau argumen a la ngeles melainkan implementasi ilmu yang dipelajari. Apalagi hal ini didukung oleh kebijakan otonomi perguruan tinggi yang memungkinkan kampus secara mandiri mengatur kebijakan akademiknya.

Gaya-gaya pengujian di atas memang terkesan sulit dan melelahkan. Baik mahasiswa maupun dosen yang menilai tentu memerlukan energi, waktu, dan biaya lebih. Dengan kata lain memang tidak efisien.

Akan tetapi, perkara efisien tidaknya tentu harus mempertimbangkan efektivitas. Apabila hanya mengutamakan efisiensi maka harus siap mengorbankan efektivitas. Efektivitas berbicara pencapaian tujuan yang berbanding terbalik dengan efisiensi. Jika demikian maka tujuan pendidikan berupa pengembangan intelektual dan soft-skill tidak tercapai.

Berkaitan dengan sistem yang masih kurang sempurna itu juga, masalah penyontekan perlu dilihat secara menyeluruh. Sontek bukan lagi dipandang sebagai kecurangan mahasiswa, melainkan harus dipandang sebagai konsekuensi kebobrokan sistem pendidikan yang menghasilkan respon negatif. Seperti halnya dikatakan oleh Slavoj Zizek mengenai sistem bahwa the problem is not corruption or greed; the problem is the system which pushes you to be corrupt ‘Permasalahannya bukanlah korupsi atau keserakahan; Permasalahannya adalah sistem yang mendorongmu berlaku curang.’

Dalam kasus ini, suatu sistem pendidikan yang diterapkan oleh kampuslah yang mendorong terjadinya perilaku menyontek terjadi. Hal tersebut cukup sejalan dengan apa yang diutamakan di dalam kampus ini. Nilai berupa keberhasilan akademis seseorang masih dijunjung tinggi. Oleh karena nilai menjadi tujuan utama, maka tidak mengherankan jika perihal menyontek itu dapat terjadi.

Sekali-kali kita perlu mengesampingkan justifikasi nilai moral yang menganggap hal tersebut murni kesalahan mahasiswa karena tidak menjadi akademisi yang baik. Justifikasi itu juga yang tidak boleh digunakan untuk menutupi fakta bahwa sistem pendidikan yang digunakan belumlah sempurna. Bahkan, masih menirukan gaya jenjang di bawahnya terutama dalam hal pengujian.

Selain itu, perlu ditegaskan bahwa sontek adalah masalah pendidikan. Dibanding melihatnya dari sudut pandang peraturan, kita perlu melihat konsep asli dari pendidikan tersebut. Pendidikan menurut salah satu konsep aslinya adalah Paideia (Pedagogi). J. Sumardianta pun mengartikannya sebagai pembentukan generasi muda agar menjadi manusia berbudaya yang mampu mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Secara kasar, konsep pedagogi memang lebih cocok diterapkan pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Akan tetapi, berhubung kampus masih meniru gaya yang sama maka konsep ini pun turut berlaku.

Jika mengacu pada konsep pedagogi, maka sanksi berupa pemecatan mahasiswa yang menyontek tidak dibenarkan. Hal itu lebih mirip “membuang” mahasiswa yang dianggap tidak berguna karena tidak jujur dibanding membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Hal tersebut tentu tidak dapat diselesaikan dengan peraturan. Peraturan hanya menghasilkan ketakutan dan kepatuhan sebagai produk respon koersif kampus terhadap kebobrokan sistem.

Pemilihan solusi tersebut juga hanya menunjukkan sikap kampus yang pemalas dan pragmatis. Dibanding melakukan evaluasi proses pembelajaran atau mekanisme pengambilan nilai dan memperbaikinya, kampus menjadi cenderung memaksakan kekurangan sistem tersebut. Sontek memang dilakukan secara sadar oleh mahasiswa, tetapi hal ini pun dapat dicegah dengan mengubah mekanisme pengambilan nilai.

Dengan demikian, hal ini tidak dimaksudkan untuk memberi toleransi terhadap kecurangan  mahasiswa sebagai akademisi. Fokus utama yang harus dikejar adalah peneguhan konsep pedagogi yang mendasari praktik pendidikan di kampus ini. Hal itu tentu tidak dilakukan dengan menegakkan peraturan, tetapi melalui evaluasi dan perbaikan kekurangan sebuah sistem.

Tentang penulis:

Vincent Fabian Thomas

Fakultas Teknologi Industri 2014.