Arip Yogiawan : “Pasal Karet” UU ITE

Suasana diskusi Dok. MP Suasana diskusi Dok. MP

STOPPRESS MP, UNPARUU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) kerap dianggap sebagai “pasal karet”, setidaknya begitu menurut Arip Yogiawan dalam diskusi “UU ITE Vs Kemerdekaan Berekspresi” ,Selasa (25/2).

“Saya sepakat, konten pengguna internet harus diatur terutama perdagangan elektronik supaya tidak terjadi penipuan,” ujar Arip selaku direktur LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bandung dan narasumber diskusi  “Tapi kalau pernyataan orang, lebih baik tidak usah,” tambahnya.

UU ITE disahkan pada tahun 2008 untuk mengatur perdagangan dan transaksi elektronik. Namun, UU itu juga mecangkup area penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27/3.

Arip menganggap UU itu masih belum jelas konteksnya. “Kalau masalah penghinaan itu bisa dijelaskan dengan baik kan tidak masalah,” ujar Arip Yogiawan. “Tapi kan sekarang tidak ada penjelasan apa itu pencemaran nama baik dan penghinaan,” lengkapnya.

Oleh karena areanya masih abu-abu, masalah percakapan di Facebook hingga percakapan “ala warung kopi” di Line pun bisa dilaporkan ke kepolisian.

Menurut survei yang dilakukan oleh SAFENET (Southeast Asia Freedom Of Expression Network), Facebook adalah media internet yang paling tinggi pelaporanya mencapai 49% dengan 38 kasus. Di samping itu, dari survei yang sama juga ditemukan percakapan BBM (BlackBerry Messanger) dan pesan singkat (SMS) juga masuk dalam daftar kasus UU ITE.

VINCENT FABIAN

Related posts

*

*

Top