Arief Sidharta: “Penetapan Tersangka Bukan Wewenang Pra-Peradilan”

Arief Sidharta, Guru Besar Fakultas Hukum Unpar, dalam sesi wawancara terkait sidang praperadilan BG (sumber: sorgemagz.com) Arief Sidharta, Guru Besar Fakultas Hukum Unpar, dalam sesi wawancara terkait sidang praperadilan BG (sumber: sorgemagz.com)

STOPPRESS MP, UNPAR – Arief Sidharta, Saksi ahli dalam sidang praperadilan kasus gugatan penetapan status tersangka Budi Gunawan terhadap KPK, menegaskan bahwa penetapan tersangka bukan wewenang praperadilan.

Saat diwawancarai MP di kantornya, Guru Besar Fakultas Hukum Unpar tersebut menyatakan bahwa pada pasal 77 KUHAP hal-hal yang bisa ditangani oleh praperadilan itu diatur secara limitatif. Kewenangan praperadilan itu antara lain: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. “Jadi ya harusnya permohonan itu ditolak.” tegasnya.

“BG Menang, Semua Hakim Akan Sibuk”

Menurut dosen yang tahun ini akan berusia 81 tersebut, efek pasca-praperadilan itu akan membuat semua hakim sibuk dan tujuan hukum itu sendiri tidak akan tercapai. “Dengan putusan(sidang praperadilan) tersebut, rasanya semua yang ditetapkan jadi tersangka akan melakukan praperadilan.” ujar Arief saat ditemui MP di kantornya (17/02).

Arief Sidharta merupakan ahli hukum dari pihak KPK dalam persidangan praperadilan yang menangani gugatan Budi Gunawan(BG) selaku calon tunggal kapolri mengenai penetapan tersangkanya. Akan tetapi dalam berbagai pemberitaan disebutkan bahwa Arief Sidharta adalah saksi ahli KPK yang keterangannya justru menguatkan posisi BG. Arief Sidharta dianggap mengamini bahwa penetapan tersangka dapat dijadikan obyek praperadilan. Keterangan inilah yang dianggap melegitimasi putusan hakim Sarpin. “Seingat saya di pengadilan pun saya tidak pernah mengatakan bahwa penetapan tersangka merupakan kewenangan praperadilan. Malahan saya berusaha meyakinkan bahwa penetapan tersangka itu di luar kewenangan dari praperadilan.” ujarnya.

 

HILMY MUTIARA

Related posts

*

*

Top