Ambiguitas Birokrasi

diambil dari: donyekoprasetyo.wordpress.com diambil dari: donyekoprasetyo.wordpress.com

Dalam artikel kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa arti birokrasi dalam arti di dalam demokrasi sebenar-benarnya, dalam artian kali ini banyak sekali Mahasiswa-Mahasiswi muda yang salah mengartikan arti birokrasi yang sebenar-benarnya. Kita biasa mengartikan birokrasi sama pada massanya Jean Claude Marie Vincent de Gournay (1712–1759). Beliau adalah seorang ahli ekonomi dari Prancis yang melahirkan kebijakan Laissez Faire. Pada zaman beliau birokrasi terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat, karena pada waktu itu para birokrat seperti pejabat, sekretaris, inspektur, dan juru tulis lebih dipentingkan untuk melayani raja/penguasa, bukan untuk melayani kepentingan umum.

“We have an illness in France which bids fair to play havoc with us; this illness is called bureaumania.” [Bureaucracy][1]

Jelas sekali pada masa itu Negara Prancis sangat bermasalah dengan sesatu yang bernama birokrasi. Sekarang kita coba lihat definisi birokrasi Ditinjau dari sudut etimologi, maka perkataan birokrasi berasal dari kata bureau dan kratia (Yunani), bureau artinya meja atau kantor dan kratia artinya pemerintahan[2]. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Satu lagi definisi Birokrasi menurut Kementrian Dalam Negeri Indonesia, bahwa secara teoritis birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik, namun dalam prakteknya birokrasi telah menjadi kekuatan politik yang potensial yang dapat merobohkan kekuasaan[3]. Jadi terlihat sekali bahwa birokrasi merupakan hal vital bagi suatu Negara jika kita melihat birokrasi secara makro.

Sekarang kita melihat hal itu secara mikro, yaitu didalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya pada bagian yang sangat terikat dengan birokrasi, yang jelas sekali menurut definisi-definisi diatas merupakan bagian vital untuk menunjang kebutuhan- kebutuhan Mahasiswa, baik itu pada bidang akademik maupun non-akademik, yaitu Tata Usaha. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi coba kita lihat lebih dalam lagi, bahwa birokrat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus dilandasi persepsi dan kesadaran hukum yang tinggi, adapun ciri-ciri birokrasi, yaitu :

 

  • Adanya pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi dengan sepenuhnya;
  • Adanya peraturan yang benar-benar ditaati;
  • Para pejabat bekerja dengan penuh perhatian menurut kemampuan masing-masing (sense of belonging);
  • Para pejabat terikat oleh disiplin;
  • Para pejabat diangkat berdasarkan syarat-syarat teknis berdasarkan peraturan (meryt system);
  • Adanya pemisahan yang tegas antara urusan dinas dan urusan pribadi.[4]

 

Dari definisi dan ciri-ciri diatas yang terlihat sangatlah mudah dituliskan didalam kata-kata, namun coba kita bersama telaah di kehidupan kampus kita, khususnya pada bagian yang sangat lekat dengan birokrasi yaitu, tata usaha. Kebetulan, saya adalah mahasiswa yang masih aktif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, jadi saya hanya berurusan dengan tata usaha kampus tiga tercinta. Menurut anda sekalian sebagai kaum muda yang intelek dan berpendidikan tinggi, apakah birokrasi didalam “sana” sudah sesuai dengan definisi dan ciri-ciri birokrasi diatas yang which is kita semua hadapi sehari-sehari?. Kalau menurut saya, jauh dari jawaban sesuai.

Saya akan mencoba menceritakan pengalaman saya seobjektif mungkin, yang mungkin teman-teman mahasiswa sering mendengar keluhan-keluhan seperti ini dari mulut teman-teman anda yang baru saja turun dari Tata Usaha. Jumat, 2 Desember 2011 saya menghadap Tata Usaha hanya untuk meminta satu surat keterangan mahasiswa aktif. Simple bukan?, dan saya masih ingat pada saat itu hanya kira-kira lima permintaan surat dari mahasiswa yang ada pada buku permintaan surat di Tata Usaha. Isi dari permintaan-permintaan tersebut hampir semua sejenis, berarti dari tingkat kompleksitasnya cukup rendahkan untuk membuatnya, dan tidak memakan waktu kesibukan “pribadi” mereka yang begitu lama, padahal menurut ciri-ciri diatas harus ada impersonalitas dalam organisasi dalam hal ini birokrasi. Lalu saya sudah mengisi kolom-kolom perintah yang seharusnya diisi, dan saya bertanya ke salah satu front office guy “ Pak, jadinya kapan? “, dia jawab “ Rabu tanggal 7 mas. “ saat itu saya masih belum mengetahui prosedur pembuatan surat, dan saya berpikiran mungkin segitu, namun kalau dilihat dari jumlah permintaannya kayanya tidak perlu selama itu, namun saya coba terima saja karena TU Fisip terkenal tidak bisa dikasih masukan jadi percuma saja.

Setelah itu saya berkali-kali datang kurang lebih tiga kali, hari rabu yang telah dikatakan sebagai deadlinenya, belum bisa diambil alasannya yang membuat sedang cuti kematian, alasan ini menurut saya kurang valid, menurut saya 5 surat permintaan mahasiswa dapat dikerjakan kurang dari satu jam. Lalu saya terpaksa menunda sampai keesokan harinya, yang juga belum jadi dengan alasan surat tidak ditemukan di tumpukan file yang tidak beraturan saya lihat dan yang membuatnya sedang dalam tugas menjaga ujian which is  dibayar lumayan besar, namun tetap itu hanya tugas sampingan saja, bukan tugas utama petugas tata usaha. Lalu kesokan harinya saya benar-benar geram karena benar-benar belum jadi lagi, dan saya yang disalahkan, dia bilang “ Mahasiswa bukan anak kecil, mengisi form kaya gini harus lengkap “. Lalu saya melihat lagi apa ada kesalahan, ternyata tidak ada dan langsung saya minta pertanggung jawabannya, lalu dia memberikan alasan lain yaitu “ Ga ada foto 3x4nya mas “. Perihal seperti ini seharusnya di revisi tidak seminggu lebih setelah permintaan.

Cerita diatas adalah cerita bagian non-akademisnya, saya juga pernah mengalami yang akademis yang jelas sekali sangat vital bagi mahasiswa. Jadi saya ingin mengambil satu mata kuliah yang dapat ketentuannya harus menempuh 108 sks terlebih dahulu, namun yang ada di lembar dps saya hanya tertulis 92 sks, padahal dari awal saya masuk kuliah saya kuliah terus dan mengikuti semester pendek yang setiap tahun biayanya selalu bertambah, dan setelah saya jumlah tidak seperti itu. Langsung saya menghadap Tata Usaha dan tidak ada yang melayani sama sekali. Karena saya kenal dengan ketua Tata Usaha yaitu Mas Andre, saya langsung paparkan masalah saya, dan beliau benar mau meluangkan waktu sibuknya untuk hanya melayani saya secara professional, dan kemudian hasilnya memang benar, input yang diberikan salah. Jujur saya sangat menghormati rasa humble dari ketua TU, sifat tersebut seharusnya bisa sebagai panutan bagi staff-staff yang lain. Bayangkan ini hanya permasalahan akademis saya saja, berarti masih banyak sekali lama atau tidaknya mahasiswa yang ingin mempercepat masa kuliah terhambat karena hal administratif semacam ini yang seharusnya tidak terjadi, karena ini menyangkut masa depan seorang anak muda.

Dari cerita panjang lebar saya diatas saya dapat menyimpulkan secara objektif bahwa birokrasi di kehidupan sehari-hari kita perlu dipertanyakan. Dari hal paling dasar saja fungsi dari brokrasi tersebut adalah satu, yaitu melayani mahasiswa. Dalam kasus ini mereka sama sekali tidak punya sense of belonging terhadap hal itu. Mereka merasa dirinya lebih tua dan paling menguasai segalanya, nyatanya tidak, seharusnya dia sebagai suatu lembaga “diatas” kami bisa melayani mahasiswa seprofesional mungkin. Dalam suatu diklat Lembaga Kepresidenan Mahasiswa beberapa periode lalu, Mantan Presiden UNPAR Boy Firmanto mengatakan “ Tugas lembaga eksekutif tidak seksekutif yang kalian pikir, kita berdiri disini sebagai pelayan”. Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa mereka berdiri sebagai pelayan bukan suatu individu yang lebih spesial dari yang lainnya, jadi dalam kasus yang sama Tata Usaha seharusnya tahu prinsip dasar dari apa yang mereka jalani selama ini. Selanjutnya, kurangnya komunikasi secara detail. Mahasiswa juga manusia, kita masih membutuhkan komunikasi secara 2 arah. Menurut saya siapapun pasti membutuhkan penjelasan yang jelas, apalagi dalam hal birokrasi seperti ini, kejelasan sangatlah sensitif sifatnya. Saya sebagai mahasiswa tidak akan muluk-muluk meminta transparansi dari birokrasi, namun apapun yang kalian lakukan “disana” seimbangkan dengan apa yang seharusnya dikerjakan.

Birokrasi merupakan suatu hal yang vital bagi suatu sistem organisasi atau pemerintahan. Negara kita merupakan Negara yang birokrasinya perlu dipertanyakan, karena rusaknya birokrasi kita rusak pula mimpi kita untuk berubah menjadi Negara yang lebih maju. Berangkat dari kesedihan itu pula artikel ini dibuat. Karena siapa lagi yang harus speak up dan memperbaiki birokrasi ini selain generasi Mahasiswa sendiri dan mulai dari kehidupan sehari-hari yang seharusnya menjadi panutan kita terdekat yang harus diingatkan. Karena hal yang menurut mereka “disana” kecil namun dalam kenyataannya itu merupakan sumber permasalahan yang terbesar yang ada di Negara kita.

Pesan saya hanya satu, kita sebagai mahasiswa wajib awareterhadap hal-hal tersebut karena ini menyangkut apa yang selama ini kita pelajari dan apa yang seharusnya kita terapkan kepada masyarakat kelak nanti, sesuai denga sesanti alamater UNPAR “Bakuning Hyang Mrih Guna Santjaya Bhakti” yang artinya Menuntut ilmu berdasarkan keTuhanan dan dibaktikan kepada masyarakat. Jika kita tidak merubahnya dari sekarang apa yang akan kita baktikan ke masyarakat nanti, kalau yang ada sekarang didalam kampus kita seperti ini sangat merusak moral masyarakat Indonesia secara luas. Jadi mulailah rubah dari hal yang kecil, so start speak up for your own goods guys. Birokrasi adalah hal yang penting, jadi  rubahlah sikap kalian “disana” sebelum kita bersuara dan mengubah semuanya.

 

 

Satrio Rama Widyowicaksono

Staff Departemen Dalam Negeri Lembaga Kepresidenan Mahasiswa

Periode 2011/2012

Related posts

*

*

Top