Aksi Peringatan HAM Sedunia, Serukan Referendum Papua dan Penegakkan HAM Indonesia

Performance Art pada Aksi Peringatan HAM Sedunia pada 10 Desember 2016 lalu di depan gedung Merdeka. Dok/MP. Performance Art pada Aksi Peringatan HAM Sedunia pada 10 Desember 2016 lalu di depan gedung Merdeka. Dok/MP.

NASIONAL, MP – Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang jatuh setiap 10 Desember, Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (Sorak) menggelar aksi bertajuk “HAM Berkalung Senapan”. Melalui aksi itu, sejumlah tuntutan terkait penegakkan HAM di Indonesia dikemukakan seperti Referendum Papua, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu hingga masa kini, dan persoalan penggusuran serta perampasan tanah.

“HAM di Indonesia, terutama di Papua tidak ada secara politik. Di Indonesia, proses-proses pelanggaran HAM selalu digardai oleh militer. Baik itu TNI maupun Polri,” ucap Bara Malik selaku Juru Bicara SORAK saat ditemui seusai aksi pada Sabtu (10/12) lalu.

Dalam aksi itu setidaknya terdapat beberapa tuntutan kepada pemerintah seperti Referendum Papua, menghentikan penggusuran paksa dan perampasan lahan, menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dan mengadili aktor pelanggar HAM yang kini duduk di pemerintahan.

Sejumlah Tuntutan Aksi Peringatan HAM Sedunia oleh SORAK. Dok/MP

Sejumlah Tuntutan Aksi Peringatan HAM Sedunia oleh SORAK. Dok/MP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terkait dengan posisinya mendukung penegakkan HAM di Papua, Bara menjelaskan bahwa Sorak berkomitmen untuk meneggakan HAM di Papua. Sebagai bentuk komitmen itu juga, Sorak juga menyetujui posisi politik referendum rakyat papua atau hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Sejumlah foto korban pelanggaran HAM seperti Munir, Widji Tukul, dan Marsinah pun turut dipajang  melalui orang-orangan yang dilumuri cat merah. Selain itu, sejumlah pelanggaran HAM dari sisi ekonomi meliputi penggusuran paksa rumah rakyat, perampasan lahan petani seperti di Sumatra, dan pembangunan pabrik semen di Kendeng turut diserukan.

“Prospek penegakkan HAM di Indonesia sangat susah, Menkopolhukamnya saja tersangkut pelanggaran HAM. Dalam pemerintahan, para pelanggar HAM di masa lalu saja masih diakomodir,” ucap Bara.

Selain itu, salah seorang peserta aksi bernama Ceke mengaku melalui aksi ini, mereka ingin menuntut pemerintah dan penegak hukum untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh indonesia. “Indonesia dibilang negara demokrasi dan negara hukum, tapi faktanya tidak seperti itu. Pelanggaran HAM terus terjadi,” ucapnya.

Pria yang turut tergabung ke dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) itu juga menyebutkan Papua bisa saja lepas karena pelanggaran HAM di Papua terus ada. Menurutnya, ketika Papua menginginkan referendum, hal itu disebabkan karena Indonesia ini sudah tidak lagi menjamin kesejahteraan rakyat Papua.

Bertempat di depan Gedung Merdeka, Aksi yang bertajuk “HAM Berkalung Senjata” diisi dengan mimbar bebas dan perfomance art.

VINCENT FABIAN

Related posts

*

*

Top