Aksi Penolakan ARAP dalam Global Land Forum: “Go to hell with your loans”

Aksi ARAP untuk menolak GLF. dok./MP

NASIONAL, MP – Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP) melakukan unjuk rasa pada Senin lalu (24/9) di Gedung Merdeka. Unjuk rasa ini ditujukan kepada Global Land Forum (GLF) dan International Land Coalition (ILC) yang sedang mengadakan pertemuan.

Go to hell with your loans” tertulis pada salah satu spanduk milik masyarakat yang tergabung dalam ARAP. Kalimat itu merupakan plesetan dari kalimat fenomenal (Go to hell with your aid) Soekarno, presiden RI ke-1 saat menolak bantuan dari negara Barat, salah satunya Amerika Serikat.

Berbeda dengan Soekarno, ARAP memampang kalimat plesetan itu saat menggelar aksi penolakan agenda pertemuan GLF yang digelar ILC di Gedung Merdeka.

Bukan tanpa sebab, kalimat bernada kritik itu ditujukan ARAP karena adanya keterlibatan lembaga keuangan internasional dalam ILC seperti Bank Dunia yang dikenal kerap mendikte kebijakan negara penerima bantuan berupa dana pinjaman.

“Aksi menolak GLF ini digelar karena kami melihat salah satu lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia masuk ke dalam komponen anggota di GLF,” ucap Akmaludin selaku perwakilan ARAP saat berdiri bersama peserta aksi lainnya yang tengah berhadap-hadapan dengan barisan polisi berpelengkapan tameng, pentung, dan baju pelindung.

Di akhir pertemuan, para anggota ILC juga akan membuat suatu deklarasi yang dilengkapi komitmen bersama untuk melakukan tindakan konkrit guna menyelesaikan masalah-masalah agraria. ARAP pun menilai meskipun isu yang dibicarakan cukup progresif, keterlibatan Bank Dunia dapat menghalangi ILC agar dapat menghasilkan keputusan dan kebijakan yang bebas dari kepentingan pemodal dan korporasi besar.

Keresahan ARAP itu pun mendapat perhatian salah satu peserta konfrensi asal Spanyol, Concha Salguero yang hadir sebagai anggota ILC. Keterlibatan Bank Dunia dalam proses kebijakan di suatu negara dikenal kerap membawa petaka bagi masyarakat di negara tersebut. Karena itu, Concha pun memahami bila masyakarat menjadi curiga saat Bank Dunia terlibat dalam suatu pertemuan. Dalam hal ini, GLF yang diselenggarakan ILC.

Berkaitan dengan hal-hal yang diperbincangkan dalam GLF, Concha yang hadir bersama tiga orang koleganya menilai pidato-pidato yang diberikan kerapkali sama dan mirip satu dengan yang lain. Ia menilai pertemuan itu tidak terlalu membahas permasalahan yang sesungguhnya atau memahami apa yang sebenarnya tengah terjadi.

“Aku pikir ucapan mereka tidak berguna. Aku bosan mendengarkan ucapan yang mirip-mirip itu. Misalnya mereka sadar ada masalah pencaplokan lahan, tetapi tidak membahasnya lebih jauh,” ucap Concha ketika ditemui di luar Gedung Merdeka saat menonton aksi yang digelar ARAP.

Di pertemuan itu, ia mengharapkan untuk dapat memahami perkembangan situasi terkait isu reforma agraria yang terjadi di dunia. Sedangkan bagi Indonesia, ia tertarik untuk memahami masalah kebutuhan sumber daya alam, urbanisasi, dan terutama produksi kelapa sawit. Meskipun sempat tidak dibahas di hari pertama, isu tersebut mendapat perhatian pada konferensi esoknya.

Terkait dengan pembahasan isu Agraria dalam forum itu, Akmaludin menyatakan keraguannya akan hasil pertemuan itu. Ia berpandangan bahwa realisasi kebijakan reforma agraria yang dilakukan dengan membagi-bagikan sertifikat pada masyarakat belum tentu dapat menyelesaikan masalah. Terlebih lagi jika tanah yang dibagikan hanya tanah-tanah terlantar, bekas konflik, dan adat.

Menurutnya kebijakan reforma agraria perlu dilengkapi juga dengan penghapusan penguasaan lahan oleh korporasi. Dengan demikian, tujuan reforma agraria yang sesungguhnya yaitu pemerataan penguasaan lahan dapat tercapai.

Selain itu, Akmaludin juga mengkhawatirkan tujuan dibalik kebijakan reforma agraria yang tengah dilakukan kini. Ia menganggap pembagian sertifikat yang dilakukan pemerintah hanya sebagai upaya untuk mengurangi konflik. Ketika tanah sudah tersertifikasi, masyarakat dapat lebih mudah dilobi untuk menjual, menyewakan, atau menggadaikannya saat tanah tersebut diperlukan untuk investasi dan proyek baik pemodal maupun pemerintah.

“Di Indonesia, biaya konflik itu gede ya. Mobilisasi polisi atau tentara butuh biaya besar. Lebih baik dibujuk atau disosialisasi supaya seakan-akan berpartisipasi dalam pembangunan,” ucap Akmaludin.

Berkaitan dengan situasi agraria di Indonesia, Iker Manterola, anggota ILC yang juga hadir bersama Concha berharap adanya perbaikan situasi bagi masyarakat sekitar. Terutama mengenai partisipasi masyarakat untuk turut memengaruhi kebijakan agraria.

Bagi massa ARAP yang bertahan sejak pagi hari, Concha juga mengatakan bahwa sekiranya akan lebih baik jika seseorang dari dalam organisasi yang hadir di Gedung Merdeka mau bertemu dengan massa. Menurutnya, jika pemerintah mau mendengar dan memahami apa yang menjadi tuntutan massa, hal itu merupakan tindakan yang terpuji bagi pemerintah. “Mari kita berharap suatu saat nanti hal itu akan terjadi,” tutup Concha.

ILC sendiri merupakan perkumpulan sejumlah perwakilan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi dari 60 negara serta sejumlah organisasi antar pemerintah. Bertepatan dengan Hari Tani Nasional, GLF diharapkan dapat menjadi kesempatan bertukar gagasan antara anggotanya mengenai isu terkait perampasan lahan, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan hak perempuan atas tanah.

GLF yang diselenggarakan di Kota Bandung merupakan pertemuan 2-3 tahunan yang digelar secara bergilir. Pada 2015 lalu, pertemuan diadakan di Dakar, Senegal. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, pemerintah Indonesia mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan GLF tahun 2018 di Kota Bandung.

 

Vincent F Thomas