10 tahun Kamisan: Menagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM

10th Aksi Kamisan Bandung di depan Gedung Sate pada Kamis, 19 Januari 2017. Dok/MP 10th Aksi Kamisan Bandung di depan Gedung Sate pada Kamis, 19 Januari 2017. Dok/MP

Stoppress MP, UNPAR –Tertanggal 19 Januari 2017, terhitung 10 tahun sudah, Aksi Kamisan telah berlangsung secara rutin setiap sore di hari Kamis. Pada momentum 10 tahun ini juga, para seniman dan aktivis Bandung melakukan aksi di depan Gedung Sate yang secara khusus ditujukan untuk menagih janji Jokowi, mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM.

“Yang khusus dari Kamisan kali ini adalah menagih janjinya (red. Presiden) yang pernah berkata akan mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM,” kata Wanggi Hoed selaku aktivis dan seniman sekaligus moderator di Aksi Kamisan Bandung.

Wanggi juga mengatakan bahwa mereka menuntut negara untuk segera menuntaskan kasus yang akhir-akhir ini muncul. Salah satunya dulur-dulur (saudara) di Rembang, kasus pembangunan pabrik semen. “Kita berharap Jokowi memberikan statement publik agar kita bisa membaca bahwa kasus itu akan disikapi oleh negara, yang nyatanya sampai sekarang belum,” jelasnya.

Setelah 10 tahun melakukan aksi, kawan-kawan kamisan telah mengirimkan sekitar 3650 surat yang dilayangkan ke presiden, tapi hingga saat ini belum ada respon. “Terbayang 3650 surat telah kita kirim, setiap minggu kita kirim surat, tapi apakah udah dibaca atau belum kita gak tahu. Yang pasti sekretariat kepresidenan pasti udah tau, tapi segitu banyaknya kita gak tahu dikemanakan surat itu,” ujar Wanggi.

Isu yang disuarakan pada Aksi kamisan ini juga dari tahun ke tahun terus berkembang, mulai dari kasus orang hilang pada tahun 98, kasus Semanggi, dan yang teranyar adalah kasus pembangunan pabrik semen di Rembang. “Karena selama kasus pelanggaran HAM masa lalu belum selesai, maka banyak kasus-kasus baru yang muncul, terjadi di ruang-ruang lingkungan dan agraria. Juga yang paling rawan ialah banyak terjadi kriminalisasi terhadap aktivis dan petani,” jelas Wanggi yang diwawancara seusai Aksi Kamisan.

Wanggi berharap kedepannya, Presiden harus membentuk pengadilan HAM ad hoc (sementara) karena itu salah satu cara untuk menjunjung supremasi hukum. “Tapi pada akhirnya kita melihat bahwa hukum itu belum ditegakan,” jelas Wanggi.

Selain itu, hal senada juga diungkapkan oleh Utama selaku aktivis Save Ciharus yang ikut beraksi pada 10 tahun Kamisan di Bandung. “Negara harus mendengar, ini sudah 10 tahun dan itu bukan waktu yang sebentar, jadi negara diharap bisa mengusut tuntas pelanggaran HAM,” ujar Dwitya.

Selain Wanggi Hoed, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Perpus Jalanan, Senartogok, Seribu Personil, sejumlah elemen masyarakat turut hadir pada peringatan 10th Aksi Kamisan itu. Aksi Kamisan dimulai pada 18 Januari 2007.

Selain di Bandung Aksi 10 tahun kamisan juga dilakukan dibeberapa kota yaitu Jogja, Surabaya, Malang dan Jakarta dan saling terafiliasi. Aksi Kamisan ini benar-benar dibuat agar tidak provokatif. Tapi berusaha bersuara sesuai dengan esensinya. “Karena kita bergerak melalui ruang kultural perjuangan melalui medium seni budaya, karena melalui lokalitas budaya kita melakukan perlawanan,” jelas Wanggi.

FIQIH RIZKITA

Related posts

*

*

Top